Ketua Umum Golkar Setya Novanto Memberi Dukungan Kepada Ahok

Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum tahu soal gagasan dukungan yang bakal diberikan Partai Golkar kepadanya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok baru tahu bahwa dukungan juga sebagai sahabat benar-benar telah diberikan oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

“Saya enggak tahu (dukungan Golkar). Iya (yang merupakan) kawan,” kata laki laki yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta.

Ahok menyampaikan tetap menunggu hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar sesudah Lebaran soal kepastian dukungan Golkar kepadanya.

Diawal Mulanya, Ketua Bagian Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai menyebutkan, dukungan kepada Ahok telah diputuskan. Tapi butuh diputuskan dengan cara resmi dalam rapat pimpinan nasional sesudah lebaran kelak.

“Setelah Lebaran kami bakal melaksanakan Rapimnas pertama untuk membuahkan sekian banyak ketetapan politik. Ya seperti dukungan terhadap Ahok, buat mengusung Ahok juga sebagai Gubernur DKI,” kata Yorrys.

Yorrys menyebutkan, Golkar telah mempunyai taktik bersama menyaksikan kajian dan kinerja yang diperlihatkan Gubernur DKI Jakarta itu. Dikarenakan itu dia mengemukakan, dukungan Golkar ke Ahok itu telah tentu diberikan.

“Mendukung Ahok yang merupakan calon gubernur Golkar itu tentu,” ujarnya.

Kalau Golkar positif memberikan dukungannya pada Ahok, artinya partai yang mensupport Ahok bertambah jadi tiga, merupakan NasDem, Hanura, dan Golkar. Jikalau kapabilitas politik ini digabung artinya Ahok mampu maju melalui jalur partai dikarenakan telah melebihi syarat yakni 22 kursi di DPRD. kini, NasDem mempunyai 5 kursi, Hanura dengan 10 kursi, dan Golkar mempunya 9 kursi, keseluruhan kursi yang dipunyai tiga partai ini merupakan 24 kursi.

Kendati begitu, Ahok konsisten kukuh maju melalui rute independen mengandalkan dukungan dari Teman Ahok. Ketetapan ini diambil bersama argumen tak ingin mengecewakan Teman Ahok yang mengupayakan menyatukan 1 juta KTP. Per 29 Mei, KTP yang terkumpul mencapai 900.282. Ahok memilih Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono yang merupakan bakal calon wakil gubernurnya.

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Lurah yang tidak berani memberhentikan RT RW pembangkang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal dipecat

Lurah yang tidak berani memberhentikan RT RW pembangkang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal dipecat.

Agus Iskandar, Ketua RW 12, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku bakal dipecat sebab menolak keharusan mengirim laporan kegiatan melewati software Qlue. Agus telah dipanggil Lurah Kebon Melati mengulas pemecatan dirinya.

Agus berkata, perintah pemecatan atas intruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Apabila lurah tidak berani memecat Ketua RT/RW yang `membandel` maka lurah yang bersangkutan bakal dipecat.

“Saya Sabtu malam dipanggil bu Lurah, beliau bilang ada perintah pemecatan dari pak Gubernur. Lurah juga dilematis, kalau tidak memecat saya, dirinya (lurah) yang bakal dipecat,” kata Agus terhadap Metrotvnews.com, Senin (30/5/2016).

Menurut Agus ancaman Ahok tidak masuk akal. Sebab, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No.903/2016 sebagai dasar aturan keharusan pelaporan RT/RW melewati software Qlue, tidak menyebut ada sanksi pemecatan apabila tidak mengirimkan laporan. Agus berkata, uang operasional RT/RW hanya dipotong apabila tidak memberbagi laporan.

Lagipula, lanjut Agus, jumlah sertaa operasional RT/RW telah ditetapkan serta diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, Ahok tidak berhak merubah aturan yang telah ada.

“Di SK itu tidak ada pemberian sanksi. Lagi pula, uang operasional RT/RW telah diketuk palu otomatis telah menjadi Perda. Ahok ini melawan Perda, memotong uang opersional RT/RW,” katanya.

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta ini berkata, uang opersional RW sebesar Rp1,2 juta per bulan bukan argumen dirinya menolak mengirim laporan via software Qlue. Dirinya hanya keberatan, laporan itu harus diperbuat tiga kali dalam sehari.

“Maaf, duit Rp1,2 juta kecil bagi saya. Saya bukan orang yang bagaimana (miskin). Kita juga ada keharusan lain. Kita hanya keberatan itu jadi keharusan. Tugas RT/RW merupakan sosial kemasyarakatan, bukan digaji, jadi seharusnya tidak ada tuntutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Ketua RT & RW DKI Jakarta? ??meperbuat pertemuan di Kantor RW 12, Kebon Melati, Minggu 29 Mei. Pertemuan untuk konsolidasi? hasil dengar pendapat dengan komisi A DPRD DKI Jakarta mengenai SK Gubernur Nomor : 903 Tahun 2016. Mereka meminta SK tersebut dicabut. Mereka juga menolak rencana pemecatan Ketua RW 12 Agus Iskandar.

Kisruh Ahok serta RT/RW berawal ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan software Qlue. Sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016, RT RW harus mengabarkan keluhan pelayanan lingkungannya 3 kali sehari. Bila setiap hari ketua RT/RW mengabarkan tiga persoalan, dalam sebulan dapat menerima insentif Rp900 ribu.

Tetapi, ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum Ketua RT/RW se-DKI Jakarta mengeluhkan tugas dari Ahok tersebut dengan argumen sibuk jadi tidak pernah melapor melewati software Qlue. Pengurus RT/RW itu merasa kesusahan menjalankan tugas mereka.

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Ketua RT/RW se-DKI Jakarta mengeluhkan tugas dari Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikualitas keliru menghapus manfaat RT/RW dalam prosedur pembuatan serta perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebab, RT RW harus mengenal serta mengenal bukti diri warga yang tinggal di lingkungannya.

Anggota Forum Komunikasi Ketua RT & RW DKI Jakarta Poly Siahaya berkata, peran RT/RW tetap diperlukan untuk kontrol sosial. RT/RW harus mengenal status kependudukan warganya.

“Umpama kalau kalau ada kecelakaan, yang dilihat alamat di KTP, tentu yang dicari RT/RW nya, bagaimana kalau kami tidak kenal?,” kata Poly saat ditemui di Kantor RT/RW Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Terkait ucapan Ahok yang menyebut kebijakan itu untuk meminimalisir pungutan liar yang dikutip oknum pengurus RT/RW. Poly meminta Ahok tidak mengeneralisir pandangan negatif soal oknum RT/RW yang nakal. Dirinya menegaskan, tidak semua RT/RW gemar mengutip duit dari masyarakat.

“Saya rasa Ahok keliru. Tidak semua semacam itu. Dulu zaman Pak Sutiyoso kami juga diberi uang opersional, terbukti jumlahnya tidak tidak sedikit. Kalau sekarang, uang operasional malah dipotong. Jangan mentang-mentang dikasih Rp900 ribu, semakin kami dituntut bikin laporan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuktikas prosedur pembuatan serta perpanjangan KTP.  Saat ini warga tidak butuh surat rekomendasi RT/RW. Warga dapat langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan.?

Selain tidak sedikit puntgli, Ahok menyebut surat rekomendasi dari RT/RW kerap menyulitkan warga, sebab ketua RT/RW susah ditemui. Padahal, kehadiran RT/RW seharusnya menjadi pemerhati warga.

Kisruh Ahok serta RT/RW berawal ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan software Qlue. Sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016, RT RW harus mengabarkan keluhan pelayanan lingkungannya 3 kali sehari. Bila setiap hari ketua RT/RW mengabarkan tiga persoalan, dalam sebulan dapat menerima insentif Rp900 ribu.

Tetapi, ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum Ketua RT/RW se-DKI Jakarta mengeluhkan tugas dari Ahok tersebut dengan argumen sibuk jadi tidak pernah melapor melewati software Qlue. Pengurus RT/RW itu merasa kesusahan menjalankan tugas mereka.

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Foto Ahok dan Dian Sastro diberitakan membikin istrinya, Veronica Tan, cemburu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat berfoto dengan aktris cantik Dian Sastrowardoyo. Foto itu diberitakan membikin istrinya, Veronica Tan, cemburu. Ahok–nama sapaan Basuki– tak sempat menampik berita itu.

Cerita tetang gambar Ahok-Dian Saastro tersebut kembali diusik saat Gubernur DKI Jakarta itu menghadiri agenda “Kawan Ahok Fair”, Ahad, 29 Mei 2016. Ahok “ditodong” untuk naik ke panggung oleh pembawa agenda Arie Dadienkz. Saat itulah Arie menanyakan mengenai gambar yang sempat diunggah Ahok pada akun Instagramnya @basukibtp pada 11 Mei lalu.

“Pantesan, kayaknya ada yang bocorin. Makanya kali ini istri saya nggak mau ikut. Soalnya membuka luka lama,” kata Ahok yang langsung diikuti oleh tawa pengunjung Kawan Ahok Fair di Gudang Sarinah, Pancoran, Jakarta Barat.

Ahok membicarakan, seusai gambar itu diunggah di twitter, istrinya terbukti sempat bertanya. “Tapi saya beruntung. Istri saya telah kebal. Dirinya cuma bilang, ‘lu tak lebih kerjaan ya. Udah setengah abad tetap mau sama anak SMA’,” ucap Ahok menirukan perkataan istrinya Veronica Tan.

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Kabar Ahok bakal mengganti Ketua RT serta RW yang keberatan menerapkan pemakaian Qlue

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkata, bakal mengganti Ketua RT serta RW yang keberatan menerapkan pemakaian Qlue sebagai software untuk membikin laporan administrasi keuangan.

Menurut Ahok,  ia memutuskan untuk memakai Qlue supaya setiap uang dari APBD yang dikeluarkan oleh pemprov DKI juga bisa dipertanggungjawabkan dengan cara kinerja.

“Kamu mau kirim sehari lima ya kirim aja. Sebenarnya nggak sulit, kan ada sekretariat, yang bantu. Kalau nggak bisa (pakai software Qlue) ya gimana kalian mau tanggung jawab?” Ucap Ahok saat ditemui eusai menghadiri agenda Kawan Ahok Fair di Gudang Sarinah, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Mei 2016.

Berbagai Ketua RT serta RW di wilayah Jakarta mengabarkan Ahok  ke Komisi A DPRD Jakarta, terkait sikap keberatan mereka kepada software Qlue. Ahok menyayangkan sikap mereka yang mengangkat kebijakan itu ke dalam ranah politik. “Kalau nggak sepakat dengan ini kenapa nggak SMS saya? Kenapa mesti ke DPRD seakan-akan DPRD menekan saya? Ini udah politik. Bilang katanya mau ngancam boikot Pilkada,” kata Ahok.

Pada Jumat, 27 Mei 2016, Ketua RW 012 Kebon Melati, Tanah Akang Agus Iskandar dipecat oleh Lurahnya, Winetrin. Argumen pemecatan itu sebab menolak membikin laporan minimal sehari tiga kali dengan Qlue.

“Artinya kalian nggak baik sehingga RT/RW, kalian nggak baik sehingga pemerhati lingkungan, sebab RT RW model saya telah tak sama, bukan model pejabat. Sehingga RT RW bisa kontrol lurahnya juga,” kata Ahok.

Menurut Wakil Ketua RW Kebon Melati, Poly Siahaya, protes kepada Ahok terjadi sebab mereka mempunyai pekerjaan mutlak di luar jabatan sebagai ketua  RT serta RW. “Kalau nggak ada waktu, mundur. Kalau nggak mau mundur kita pecat,” kata Ahok.

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Teman Ahok sudah mengumpulkan 900 ribu KTP untuk Ahok Memilih rute independen

Group pendukung Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, mengklaim telah menghimpun 900 ribu formulir dukungan juga sebagai syarat maju melalui rute independen. bersama angka yang telah ingin mencapai satu juta, Basuki Tjahaja Purnama makin percaya buat maju melalui rute independen.

“Berarti itu telah mampu hingga satu juta, aku optimis apabila telah hingga satu juta,” ucap Basuki diwaktu ditemui di Setu Babakan, Jakarta Selatan..

Laki-laki yang akrab disapa Ahok tersebut mengungkapkan beliau tidak sempat meragukan kapabilitas Teman Ahok buat mengumpulkan formulir dukungan. Dari dulu, kata Ahok, dirinya telah percaya buat maju melalui rute independen.

“Dari dulu pun optimis untuk maju melalui independen,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti dapat dipandang di website temanahok.com, jumlah formulir yang telah dikumpulkan berjumlah 900282. Jumlah tersebut adalah rumus per hari ini.

Diawal Mulanya PDIP dan Partai Gerindra menggelar pertemuan tertutup di Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengemukakan, ada kenangan baik pada Pilkada 2012. Bukan faktor mustahil hal itu sanggup terulang terhadap pilkada tahun depan.

Sementara itu pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono menyampaikan, bukan cuma 2012, pada Pilkada 2015 koalisi dua partai sukses menang di 36 daerah. Mereka percaya jikalau PDIP dan Gerindra kembali berkoalisi di DKI Jakarta, akan di raih kemenangan yang ke-37

Share Artikel ini..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print